A. LATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat, membuat masyarakat lebih aktif memperoleh dan menyebarkan informasi.
Berdasarkan hasil riset dari Tetra Pak Index 2017, Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 132 juta pengguna internet yang 40% di antaranya pengguna aktif media sosial. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, pertumbuhan penguna internet di Indonesia mencapai 51% atau sekitar 45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34% pengguna aktif media sosial.
Dalam tataran praktis, saat ini telah muncul istilah Public Relations (PR) 2.0. yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kehumasan. Kurniasih (2013) menjelaskan bahwa terdapat beberapa catatan dalam penggunaan media sosial oleh humas pemerintah.
Pertama, media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga, serta menggali aspirasi publik. Kedua, media sosial adalah media interaktif, hal ini harus dimanfaatkan oleh Humas untuk lebih dekat dengan publik. Humas harus dapat mengikuti ritme media sosial, berkomunikasi secara langsung dan memberikan respon dengan segera.
Ketiga, media sosial adalah dokumentasi online. Mengingat sifatnya yang terbuka dan bergesernya privasi, segala macam yang disajikan di sana akan terekam oleh mesin pengindeks dan dapat dijadikan bukti yang berkekuatan hukum. Dalam hal ini, seorang humas harus mengetahui informasi apa yang patut dan tidak patut di sampaikan kepada publik serta bagaimana menyampaikannya.
Keempat, media sosial menjangkau publik yang sangat luas sehingga diperlukan pemahaman dalam penyebaran informasi dan cara berkomunikasi lintas budaya. Media sosial bagi sebagian kalangan dianggap sebagai antisosial. Untuk menghindari stigma ini, tentu seorang humas harus mampu menyeimbangkan peran media komunikasi bermedia online dengan komunikasi langsung dengan publiknya, terutama publik internal yang secara fisik dan geografis sangat dekat.
Siswadi (2017) memaparkan beberapa poin penting dalam optimalisasi media sosial oleh humas pemerintah :
Mengoptimalkan grup pengelola medsos dan online yang sudah terbentuk;
Membantu menyebarkan program prioritas pemerintah, terutama wawasan kebangsaan, infrastruktur, dan pemerataan ekonomi;
Bersama-sama menangkal isu hoax;
Rajin mengkomunikasikan capaian program prioritas daerah; dan
Membangun relasi dengan stakeholder, terutama komunitas-komunitas seperti KIM, blogger, dll.
Salah satu fungsi utama yang diharapkan dari media sosial pemerintah adalah menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.
Narasi tunggal adalah rumusan pesan kunci mengenai isu yang menjadi perhatian bersama. Dan, ditujukan sebagai referensi dalam menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan dalam berkomunikasi kepada publik.
Fungsi lain yang diharapkan dari media sosial pemerintah adalah menangkal isu-isu hoax yang terus menjamur seiring dengan semakin berkembangnya media sosial itu sendiri. Namun, langkah ini tentunya tidaklah mudah, seperti dikatakan Putra (2017) bahwa untuk mengoptimalkan fungsi dan peran humas pemerintah dalam usaha menangkal hoax perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang sifatnya teknis tentang media baru dan media sosial. Namun, bagian tersulit dari literasi media sosial, yaitu selalu melibatkan tingkat kekritisan para pegawai humas pemerintah daerah dalam aktivitas media sosial.
Melihat paparan di atas, maka dirasa perlu bagi Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan media lebih intens. Bidang Media dan Komunikasi Dewan Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan berinisiatif utuk membentuk wadah perkumpulan dalam hal pengelolaan media IMM di Kalimantan Selatan. Lembaga Semi Otonom (LSO) dirasa telah perlu dibentuk untuk lebih gencar dalam melakukan syiar dakwah persyarikatan melalui Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
B. NAMA
Nama komunitas perkumpulan ini yaitu : “IMMEDIA KALSEL”
C. TUJUAN
Adapun tujuan dibentuknya IMMedia Kalsel yaitu:
1. Mengoptimalkan Media Sosial Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah dalam tingkat DPD
2. Menjadi wadah untuk saling berbagi dalam bidang media dan komunikasi
3. Sebagai wujud kepekaan kader IMM terhadap perkembangan teknologi menuju Socity 5.0
D. BENTUK
Komunitas perkumpulan ini akan dibentuk sebagai Lembaga Semi Otonom (LSO) di bawah naungan DPD IMM Kalsel sebagai penanggung jawab penuh.
E. ANGGOTA
Adapun anggota yang akan ikut dalam kepengurusan LSO IMMedia Kalsel yaitu kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berada di Wilayah Kalimantan Selatan.
Syarat untuk menjadi anggota LSO IMMedia Kalsel yaitu harus mengikuti proses rekrutmen yang dilakukan oleh Bidang Media dan Komunikasi DPD IMM Kalsel. Dengan syarat telah mengikuti DAD, dan telah mengikuti DAM lebih diutamakan.
F. STRUKTUR
Penanggung Jawab : Ketua Umum DPD IMM Kalsel
Pengarah : Muhammad Nashir dan Airul Syahrif
Ketua : .............
Sekretaris : .............
Bendahara : .............
a. Devisi Desain Grafis : .............
Anggota : -
b. Devisi Social Media Manager : .............
Anggota : -
c. Devisi Jurnalistik : .............
Anggota : -
d. Devisi Fotografi : .............
Anggota : -
e. Devisi Videografi : .............
Anggota :-
Banjarmasin, 09 Juli 2020
Mengetahui,
Ketua Umum
DPD IMM Kalsel
Ahmad Zaini, S.Sos.I
Kabid Media
DPD IMM Kalsel
Airul Syahrif, SE
--------------
Link Pendaftaran
.png)
0 Comments