IMMEDIAKALSEL, BANJARBARU - Pasca pelaksanaan deklarasi geopark nasional pegunungan meratus, Minggu (24/22019) di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan polemik dan pertanyaan di LSM, organisasi, maupun masyarakat sipil yang ragu mempertanyakan tentang program ini.
Dari awal tahap penentuan dan proses pengembangan program geopark nasional pegunungan meratus tidak melibatkan elemen masyarakat sipil, LSM, dan Organisasi terkhusus masyarakat adat dayak meratus.
“Geopark Nasional Pegunungan Meratus belum bisa menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat adat Meratus, apalagi yang menjadi tanda tanya gerakan meratus yaitu deklarasi dan kerjasama dengan Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertambangan Kalimantan Selatan. Kami tidak tahu lagi kelompok mana yang muncul dibelakang program ini dan dari namanya saja pemberdayaan masyrakat tambang yang menjadi tanda tanya besar siapa dan dari mana, dan mengapa terlibat dalam program ini, tutur Direktur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo, yang akrab disapa Cak kis.
Adapun dalam kesempatan tersebut juga Cak Kis menjadi juru bicara Gerakan #SaveMeratus, menyatakan sikap gerakan #savemeratus yang berbunyi :
1. Mempertanyakan langkah Pemprop Kalimantan Selatan, dalam penentuan dan penetapan Geopark Meratus, karena dari awal perencanaan dan penetapannya tidak melibatkan masyarakat sipil dan masyarakat sekitar lokasi Geopark Meratus, terkhusus masyarakat adat Dayak Meratus.
2. Mempertanyakan keterlibatan Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertambangan Kalimantan Selatan dalam Geopark Meratus.
3. Mendesak Pemprop Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat untuk segera mencabut ijin-ijin Tambang, ijin perkebunan sawit dan industri monokultur sekala besar di pegunungan Meratus. Pemerintah harus lebih mengutamakan kebijakan yang lebih ramah lingkungan, berdasarkan potensi lokal, kearifan lokal dan mengutamakan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat adat Dayak Meratus.
4. Mendesak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk segera mengakui hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak Meratus dan wilayah adatnya, karena dari dahulu sebelum Negara Merdeka sampai sekarang masyarakat adat Dayak Meratus sudah terbukti mampu mengelola wilayahnya, hidup dan berkehidupan, tapi sampai sekarang belum diakui oleh Pemerintah.
5. Mendesak agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dalam setiap menentukan Kawasan di pegunungan Meratus melibatkan Masyarakat Sipil dan Masyarakat Adat Dayak Meratus.
Demikian Pernyataan Bersama ini kami sampaikan, agar diperhatikan dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan para pihak dalam bekerja di Kawasan Pegunungan Meratus.
Kalimantan Selatan, 25 Februari 2019.
Gerakan #SaveMeratus ;
#SAVEMERATUS
“MENYELAMATKAN MERATUS, MENYELAMATKAN KEHIDUPAN”
1. Walhi Kalimantan Selatan
2. GEMBUK (Gerakan Penyelamat Bumi Murakata) HST
3. AMAN Kalimantan Selatan
4. YCHI (Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia)
5. LK3 (Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan) Banjarmasin
6. Mapala Apache STIMIK Banjarbaru
7. Yayasan SUMPIT
8. Mapala Graminea Fakultas Pertanian UNLAM Banjarbaru
9. Mapala KOMPAS BORNEO UNLAM
10. KM2HST (Kerukunan Mahasiswa HST) Banjarmasin
11. LSISK (Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan)
12. RLH (Relawan Lindungi Hutan) Banjarmasin
13. Seknas JIMKA (Jaringan Intelektual Muda Kalimantan)
14. DKB (Dayak Kalimantan Bersatu)
15. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Kalsel
16. KUMDATUS (Perkumpulan Dayak Meratus) Kalsel
17. PKC PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kalsel
18. Komunitas SIAGA Kalsel
19. Sanggar Tari Batung Mira Putut Warukin-Tabalong
20. Mapala Meratus UIN Antasari
21. PD AMAN HST
22. ORPALA Tupan Meratus Tanah Laut
23. Bilik Bersenyawa (Media Kreatif Banjarmasin)
24. DEMA FEBI UIN Antasari
25. DPD IMM Kalimantan Selatan
26. BEM Universitas Lambung Mangkurat
27. Lembaga Advokasi dan Aksi Mahasiswa (LA2M) Universitas Lambung Mangkurath
28. Forum Komunitas Hijau Go Green Bastari Tapin
29. Sekwil JIMKA (Jaringan Intelektual Muda Kalimantan) Kalsel
30. PPMAN (Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara) Kalsel
31. ORPALA GARIMBAS
32.Mapala Sylva Unlam
Adapun penguatan juga disampaikan oleh perwakilan Yayasan Sumpit pada saat konfrensi pers.
Program yang dideklarasikan pemerintah belum sepenuhnya mengakomodir masalah dan memberi solusi secara komprehensif bagi kesejahtraan rakyat meratus.
“Ada beberapa alasan program ini belum menjawab persoalan yang terjadi yaitu pegunungan meratus merupakan kawasan, landscape, hamparan sedangkan geopark yang di deklarasikan oleh pemerintah provinsi hanya mencakup 36 titik dari keseluruhan wilayah meratus yang sangat luas. Selain itu pegunungan meratus ini merupakan sumber kehidupan masyarakat dan penghidupan hidrologi bagi makhluk yang berada di sekitarnya yang apabila terganggu ekosistem tersebut maka akan terjadi ketidak seimbangan ekologis bahkan bencana," tutur Gusti Nurdin Yayasan Sumpit.
Tampak pada saat konfrensi pers terdapat perwakila DPD IMM Kalimantan selatan sebagai salah satu elemen gerakan #savemeratus.
Pegunungan meratus yang merupakan sebuah pegunungan (ofiolit) tertua di Indonesia merupakan warisan para leluhur yang harus dikelola dengan bijaksana dan berkeadilan.
“Geopark Nasional Pegunungan Meratus yang diusung Pemerintah Provinsi Kalsel merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam melestarikan pegunungan meratus. Dilain sisi pemerintah wajib melibatkan masyarakat sipil dan organisasi, LSM dan khususnya masyakarakat Adat Dayak Meratus. Jangan sampai dari tahap penentuan awal program proses pelaksanaan dan studi hanya melibatkan para pemangku kekuasaan dan pertimbangan kaum borjuis saja. Apabila saat kajian dan memang terjadi hak-hak masyarakat adat yang di dihalimi maka pemerintah harus tegas memberhentikan dan mengkaji ulang program yang benar-benar tepat yang menjawab permasalahan dan menjawab kebutuhan adat dayak meratus yang berkelanjutan," tutur Immawan Amin, selaku Kabid Lingkungan Hidup DPD IMM Kalsel. (IMMEDIAKALSEL/AMIN)
.png)
0 Comments